mantan panglima tni jenderal tni (purn) endriartono sutarto memberi usulan peradilan militer yang transparan terhadap oknum anggota koppasus yang menyerang lembaga pemasyarakat cebongan, daerah istimewa yogyakarta.
karena undang-undang kita belum memungkinkan sesuai kebutuhan masyarakat agar kasus ini diadili dalam pengadilan publik, dengan demikian tetap dilaksanakan pada pengadilan militer namun hendaknya dilaksanakan secara transparan, papar endriartono sutarto di bandung, sabtu.
usai menjadi pembicara di Salah satu dialog selama gedung indonesia menggugat, dia menjelaskan masyarakat serta media massa bisa mengakses segera proses peradilan itu.
agar masyarakat dapat mengikuti bahwa pengadilan militer ini benar-benar transparan, lalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta telah adil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia mengutarakan dua pandangan umum atas peristiwa dalam lapas cebongan itu. ada dan bilang tersebut benar sebab tersebut untuk membasmi serta menghabisi premanisme. apabila tersebut diselenggarakan seluruh orang miliki hak sama supaya menghabisi preman, ujarnya.
namun, jiki aksi ini dianggap benar hanya sebab kejahatan yang dilakukan preman, penduduk negara tetap tidak berhak menghabisi preman.
ia sendiri tak setuju premanisme dihabisi melalui langkah main hakim sendiri karena bertentangan dengan negara hukum.
jadi di selama memperjuangan hak tak harus dengan pelanggaran hukum. karena hukum harus ditegakkan, papar endriarono.