badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sederat kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) serta garansi kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi semua indonesia.
bpk mengambil kesimpulan adanya kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi menyampaikan, kelemahan itu antara lain belum keberadaan database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilakukan melalui bagus dan keberadaan perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terdapat risiko masyarakat miskin belum mencari pelayanan kesehatan tidak perlu bayar sebab tidak tercakup di website jamkesmas juga jamkesda.
selain tersebut ada penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing perut - Obat Pelangsing - Melangsingkan Perut
menurut dia, kelemahan tersebut dapat menganggu objek wisata web jamkesmas serta jamkesda untuk memenuhi hak warga miskin dan tidak bisa, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk tenntang pelayanan kesehatan warga dalam pilihan properti sakit milik pemerintah juga mendapatkan keberadaan ketidakefisienan dalam hal perbekalan farmasi serta standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 rumah sakit dan diperiksa, hanya Satu rsud yang sudah efektif dalam membangun pelayanan obat pada instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi dan tak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi objek wisata semua tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan yang tidak pas standar oleh karenanya pelayanan tidak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan penduduk dan bermutu, aman, efisien dan terjangkau sehingga rumah sakit umum mesti berbenah untuk meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tidak ada warga yang tak bisa dilayani dengan bagus dengan rumah sakit, terlebih rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data kemarin, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit pada semua indonesia.