dewan perwakilan daerah (dpd) ri akan mengajukan rancangan undang-undang mengenai perbatasan seiring keputusan mahkamah konstitusi (mk) bahwa dpd berwenang supaya ikut juga mengajukan juga membahas ruu dan terkait daerah.
ini akan adalah inisiatif dari dpd, tutur anggota dpd ri dari kalbar ishaq saleh ketika sosialisasi tentang hasil juga kinerja dpd pada pontianak, kamis.
ia mengakui, sebelum banyak putusan mk peran dpd masih dalam bawah kewenangan dpr tergolong di penyusunan undang-undang.
ia mencontohkan, hal itu membeli 34 uu dan diusulkan dengan dpd akan tetapi tak ditindaklanjuti dpr.
Informasi Lainnya:
nanti setelah diajukan, hendak diproses bersama dengan dpr, tutur ishaq saleh.
rektor untan prof thamrin usman menyampaikan, fungsi dpd dapat adalah tak efisien apabila tidak mempunyai wewenang yang kuat. hasil kerja dan sudah disiapkan, kerap diganjal dalam dpr, papar dia.
sementara, banyak beban dan harus ditanggung negara agar membiayai kinerja dpd.
ia menyarankan dpd agar mendesak dpr untuk patuh terhadap putusan mk dan sudah final.
mk di akhir maret kemarin telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, serta dewan perwakilan rakyat daerah.
selain itu, undang-undang nomor 12 tahun 2011 perihal pembentukan peraturan perundang-undangan yang diajukan dengan ketua dpr irman gusman, wakil ketua dpd la ode ida serta wakil ketua dpd gusti kanjeng ratu hemas.
pasal 143 ayat (5) bertentangan dengan uud 1945 dan tidak menimbulkan hukum mengikat sepanjang tak dimaknai, ruu yang sudah disiapkan dengan dpr disampaikan melalui surat pimpinan dpr pada presiden juga kepada pimpinan dpd untuk ruu dan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan serta pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang lain juga perimbangan keuangan pusat serta daerah, kata ketua mk mahfud md saat membacakan salah Salah satu amar putusan selama jakarta, rabu (27/3).
menurut mk, dibuat lembaga negara, dpd serta memiliki hak menyusun website legislasi nasional (prolegnas) sebab kedudukan dpd setara melalui presiden serta dpr.
penyusunan program legislasi nasional dilaksanakan dengan dpr, dpd, juga pemerintah, ungkap mahfud.
hakim konstitusi akil mochtar, ketika membacakan pertimbangannya, menjelaskan dpd bisa mengajukan ruu dan tidak bisa dibedakan melalui wewenang presiden dan dpr.
namun demikian, dpd hanya mempunyai wewenang mengajukan ruu mengenai daerah, yang mencakup otonomi, perimbangan keuangan antara pusat juga daerah, juga hubungan pemerintah pusat serta daerah, pembentukan juga pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam.