Pemkot Bekasi siap realisasikan 50.000 lapangan pekerjaan

pemerintah kota bekasi, jawa barat, optimistis merealisasikan 50 ribu lapangan pekerjaan baru kepada warganya sampai 2018.

kami sudah siapkan sejumlah strategi untuk meraih target tersebut juga sekaligus membuktikan janji politik kita kepada masyarakat, ujar wakil wali kota bekasi, ahmad syaikhu, dalam bekasi, sabtu.

menurut dia, upaya awal untuk merealisasikan janji itu ialah melalui menggandeng balai besar peningkatan produktivitas (bbpp) cevest.

kami telah menjalin kesepakatan dengan manajemen cevest supaya menyediakan kuota khusus pelatihan tenaga kerja kepada masyarakat kota bekasi, ujar wakil wali kota bekasi ahmad syaikhu, dalam bekasi, sabtu.

Informasi Lainnya:

menurut dia, bbpp cevest dan berdomisili pada jalan guntur, bekasi selatan, kota bekasi, semua tahunnya mampu memberikan pelatihan ketenagakerjaan terhadap 3.000 pihak dari berbagai daerah dalam indonesia.

kami minta mereka menyerahkan kuota tambahan khusus kepada warga bekasi yang mau melatih skill kerja mereka. jumlahnya masih kita bahas, katanya.

strategi lainnya, tutur dia, ialah dengan menggelar bursa tenaga kerja yang rutin diselenggarakan semua tahun dengan bekerja sama dengan semua perusahaan swasta selama wilayah setempat.

untuk awal ini akan kita gelar bursa tenaga kerja pada juli 2013 dengan menyertakan perusahaan sebanyak-banyaknya, katanya.

cara lainnya, tutur dia, adalah melalui memperluas kesempatan masyarakat menjalankan lapangan konsentari melalui usaha mikro kecil menangah (umkm).kita hendak sederhanakan birokrasi perizinan umkm selama sehari bisa selesai, katanya.

Peradilan militer Lapas Cebongan harus transparan

mantan panglima tni jenderal tni (purn) endriartono sutarto memberi usulan peradilan militer yang transparan terhadap oknum anggota koppasus yang menyerang lembaga pemasyarakat cebongan, daerah istimewa yogyakarta.

karena undang-undang kita belum memungkinkan sesuai kebutuhan masyarakat agar kasus ini diadili dalam pengadilan publik, dengan demikian tetap dilaksanakan pada pengadilan militer namun hendaknya dilaksanakan secara transparan, papar endriartono sutarto di bandung, sabtu.

usai menjadi pembicara di Salah satu dialog selama gedung indonesia menggugat, dia menjelaskan masyarakat serta media massa bisa mengakses segera proses peradilan itu.

agar masyarakat dapat mengikuti bahwa pengadilan militer ini benar-benar transparan, lalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta telah adil, ujarnya.

Informasi Lainnya:

ia mengutarakan dua pandangan umum atas peristiwa dalam lapas cebongan itu. ada dan bilang tersebut benar sebab tersebut untuk membasmi serta menghabisi premanisme. apabila tersebut diselenggarakan seluruh orang miliki hak sama supaya menghabisi preman, ujarnya.

namun, jiki aksi ini dianggap benar hanya sebab kejahatan yang dilakukan preman, penduduk negara tetap tidak berhak menghabisi preman.

ia sendiri tak setuju premanisme dihabisi melalui langkah main hakim sendiri karena bertentangan dengan negara hukum.

jadi di selama memperjuangan hak tak harus dengan pelanggaran hukum. karena hukum harus ditegakkan, papar endriarono.

UNICEF puji pengesahan kesepakatan perdagangan senjata

unicef, selasa (2/4), menyambut bagus pengesahan kesepakatan perdagangan senjata (att) dengan sidang majelis publik pbb untuk langkah bermanfaat ke arah perlindungan anak-anak dengan pengaturan penyerahan senjata dari Salah satu negara ke negara lain.

kurangnya pengawasan global yang konsisten mengenai perdagangan senjata telah memungkinkan senjata disalah-gunakan di skala besar, makanya mendorong pembunuhan dan membuat-cacatnya ada masyarakat sipil, papar unicef dalam siaran pers yang dikeluarkan pada markas pbb, new york.

kenyataan kiranya kesepakatan tersebut membeli referensi khusus pada anak kecil dan hawa amat membesarkan hati, papar susan bissel, kepala unicef urusan perlindungan putri pada new york.

sidang majelis umum dan mempunyai 193 anggota telah menyetujui kesepakatan perdagangan senjata global --yang gagal mencapai dukungan bulat pekan sebelumnya-- namun memperoleh dukungan kebanyakan negara anggota ketika diajukan untuk pemungutan suara di selasa.

Informasi Lainnya:

kesepakatan tersebut mengatur perdagangan senjata internasional dan bernilai miliaran dolar as.

kesepakatan perdagangan senjata membayar semua negara agar dengan terbuka mempertimbangkan risiko kiranya pengalihan senjata mampu memudahkan aksi kekerasan serius terhadap hawa dan anak-anak sebelum mengizinkannya dilanjutkan, kata susan bissel sebagaimana dilaporkan xinhua, rabu malam.

itu penting mengingat senjata kini adalah salah Satu penyebab utama kematian anak-anak dan remaja pada ada negara, tergolong banyak pihak yang tidak mengalami perang.

kekerasan bersenjata, menurut laporan pbb, menewaskan lebih dari setengah juta orang setiap tahun, termasuk 66.000 hawa anak serta hawa.

selain tersebut, antara 2000 dan 2010, hampir 800 pekerja kemanusiaan tewas pada serangan bersenjata dan sebanyak 689 pihak dulu cedera, tutur kantor pbb urusan perlucutan senjata.

kekerasan bersenjata dan pengalaman perorangan juga grup amat berbeda pas dengan usia juga jenis kelamin. seringkali, anak-anak bukan cuma menjadi korban juga saksi mata kekerasan bersenjata, namun mereka serta bisa saja berubah menjadi pelaku kekerasan dan berkaitan dengan senjata.

anak-anak menanggung dampak langsung dan konsekuensi tidak segera daripada cedera dalam diri mereka sendiri atau anggota keluarga mereka, tergolong pengusiran, kemiskinan juga berkurangnya akses ke studi serta kesehatan.

tantangan sekarang ingin berupa membeli kesepakatan tersebut berhasil, tutur bissel. ini merupakan upaya paling utama untuk mengatur industri raksasa melalui jangkauan global, tapi dengan dampak sampai ke warga paling kecil. berkat kepemimpinan pemerintah juga keterlibatan intensif penduduk sipil serta keluarga pbb, kita akhirnya memiliki kesepakatan perdagangan senjata.

setelah pengesahannya dengan sidang majelis publik pbb, kesepakatan itu usah ditandatangani serta disahkan oleh sedikitnya 50 negara untuk bisa dilaksanakan, itulah xinhua melaporkan.

Dewan Pendidikan kritisi program pendidikan gratis

dewan pendidikan kota bekasi, jawa barat, mengkritisi penerapan program pendidikan tidak mengeluarkan biasa oleh pemkot karena orang tua siswa masih menanggung biaya supaya kebutuhan sekolah anaknya.

saya kurang setuju melalui istilah sekolah gratis karena web itu tidak sepenuhnya tidak perlu bayar, masih banyak uang yang ditanggung orang tua siswa, papar ketua dewan studi kota bekasi adi firdaus di bekasi, jumat.

Analis: hasil TPF TNI-AD harus diapresiasi

analis dibandingkan democracy-integrity and peace (dip) centre stepi anriani menyampaikan hasil temuan tim pencari fakta tni-ad dan menuturkan pelaku penyerangan selama lapas cebongan, sleman, yogyakarta merupakan anggota grup 2 kopassus kartasura mesti memperoleh apresiasi positif

tim pencari fakta (tpf) tni-ad sudah berusaha profesional, dimana selama tempo singkat membuka siapa pelaku penyerangan lp cebongan, serta tak menutupi pelaku dan notabene merupakan anggotanya, katanya selama jakarta, jumat.

dip centre adalah lembaga penelitian dan kajian yang fokus pada masalah pencerahan dalam keamanan nasional.

YARA usulkan revisi pasal Qanun bendera Aceh

yayasan advokasi rakyat aceh (yara) mengusulkan revisi pasal 4 juga pasal 17 qanun nomor 3 tahun 2013 perihal bendera serta lambang aceh, untuk kemaslahatan semua bagian.

sehubungan] klarifikasi dari mendagri pada qanun tersebut dengan demikian mengajukan usulan revisi pada pasal 4 juga pasal 17 di qanun tersebut, papar ketua yara safaruddin dalam banda aceh, rabu.

dikatakan pada pasal 4 qanun nomor 3/2013, makna bendera aceh seperti dimaksud dalam ayat (1) adalah dasar warna merah, melambangkan jiwa keberanian serta kepahlawanan. kemudian garis warna putih, melambangkan perjuangan suci.

BPK: program Jamkesmas miliki sejumlah kelemahan

badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sederat kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) serta garansi kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi semua indonesia.

bpk mengambil kesimpulan adanya kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.

hadi menyampaikan, kelemahan itu antara lain belum keberadaan database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilakukan melalui bagus dan keberadaan perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.